You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Djarot Sebut Pelantikan Pejabat Kurang Perencanaan
photo Andry - Beritajakarta.id

Djarot Sebut Pelantikan Pejabat Kurang Perencanaan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyoroti batalnya pelantikan sejumlah pejabat hari ini. Menurutnya, kesalahan pelantikan pejabat tersebut‎ karena kurangnya perencanaan perombakan jabatan yang belum matang.

Jangan gegabah. Kita minta supaya jangan ada penyusupan biar lurah camat bekerja

"Jangan gegabah. Kita minta supaya jangan ada penyusupan biar lurah camat bekerja. Ya sudah, mereka stay dulu di posisinya masing-masing supaya mereka bisa konsentrasi," kata Djarot di Balai Kota, Jumat (27/11).

Djarot mengatakan, sebelum mengganti jabatan, harus dipikirkan pejabat yang menggantikan kursi pejabat sebelumnya, layaknya bermain kartu domino. Pejabat yang akan diganti dan baru dilantik, juga harus diberitahukan lebih dahulu agar tidak terjadi kebingungan.

Ini Penjelasan Kepala BKD Soal Batalnya Pelantikan Sejumlah Pejabat

"Idealnya memang kalau mutasi seperti ini, yang bersangkutan harus tahu, dia posisi jabatan apa," ujar Djarot.

Meski demikian, Djarot memperkirakan, terjadinya kesalahan perombakan jabatan hari ini karena ‎persoalan waktu. Sehingga perencanaan rotasi tidak bisa dilakukan secara maksimal.

"Mungkin karena masalah waktu yang sangat mepet. Makanya, butuh perencanaan yang matang," tandas Djarot.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye944 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye925 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati